Sejarah Tapanuli Selatan

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut AFDEELING PADANGSIDIMPUAN yang dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padangsidimpuan.
Afdeeling Padangsidimpuan dibagi atas 3 onder afdeeling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang, yaitu :
Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan. Onder ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu :
a. Distrik Angkola, berkedudukan di Padangsidimpuan;
b. Distrik Batang Toru, berkedudukan di Batang Toru;
c. Distrik Sipirok, berkedudukan di Sipirok;

Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu :
a. Distrik Padang Bolak, berkedudukan di Gunung Tua;
b. Distrik Barumun dan Sosa, berkedudukan di Sibuhuan;
c. Distrik Dolok, berkedudukan di Sipiongot;

Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kotanopan. Onder ini dibagi atas 5 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu :
a. Distrik Panyabungan, berkedudukan di Panyabungan;
b. Distrik Kota Nopan, berkedudukan di Kota Nopan;
c. Distrik Muara Sipongi, berkedudukan di Muara Sipongi;
d. Distrik Natal, berkedudukan di Natal;
c. Distrik Batang Natal, berkedudukan di Muara Soma;

Tiap-tiap onder distrik dibagi atas beberapa Luhat yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhat (Kepala Kuria) dan tiap-tiap Luhat dibagi atas beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo apabila kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya. Daerah Angkola Sipirok dibentuk menjadi suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidimpuan. Daerah Padang Lawas dijadikan suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Gunung Tua. Bupati pertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian Sutan Katimbung. Daerah Mandailing Natal dijadikan suatu Kabupaten dikepalai seorang Bupati berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertamanya adalah Junjungan Lubis dan kemudian Fachruddin Nasution.

Sesudah tentara Belanda memasuki kota Padangsidimpuan dan Gunung Tua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap seperti biasa, hanya kantor Bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh Belanda. Setelah RI menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian Daerah Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula. Semenjak awal tahun 1950 terbentuklah Daerah Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidimpuan. Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. Penambahan kecamatan tersebut antara lain :

1.	Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian Kecamatan Padangsidimpuan dengan ibu negerinya Pintu Padang.
2.	Kecamatan Siabu berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan ibu negerinya Siabu.
3.	Kecamatan SD Hole berasal dari sebagian Kecamatan Sipirok dengan ibu negerinya Sipagimbar.
4.	Kecamatan Sosa berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dengan ibu negerinya Pasar Ujung Batu.
5.	Kecamatan Barumun Tengah berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak dengan ibu negerinya Binanga.

Sejak tanggal 30 Nopember 1982, wilayah Padangsidimpuan dimekarkan menjadi Kecamatan Psp. Timur, Psp. Barat, Psp Utara dan Psp. Selatan dimana Kecamatan Psp. Utara dan Psp. Selatan dibentuk menjadi Kota Administratif Padangsidimpuan (PP Nomor 32 Tahun 1982).
Pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Natal dengan ibukota Natal, 2. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan ibukotanya Singkuang, 3. Kecamatan Batahan dengan ibukotanya Batahan. Pada tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan ibukotanya Simarpinggan yang berasal dari sebagian Kecamatan Psp. Barat. Kemudian pada tahun 1996 sesuai dengan PP. RI No. 1 Tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan ibukotanya Hutaimbaru, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Bolak.

Dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 dan disyahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (Ibukota Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan. Sampai dengan tahun ini, Kabupaten Tapsel telah dimekarkan menjadi 1 kota (Padang Sidimpuan) dan 3 Kabupaten (Mandailing Natal, dan yang terbaru dengan UU No 37/2007 dan UU 38/3007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas).

Asal mula Kata Padangsidimpuan

DARI "PADANG NA DIMPU" KE "PADANGSIDIMPUAN"

Sekitar tahun 1700 Kota Padangsidimpuan yan sekarang adalah lokasi dusun kecil yang disebut " Padang Na Dimpu ". Oleh para pedagang digunakan sebagai tempat peristirahatan. Padang nadimpu artinya suatu daratan di ketinggian (bukit) yang berlokasi disekitar Kampung Bukit Kelurahan Wek II dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Nah karena orang sering bertanya darimana? dan dijawab "dari padang nadimpu-an" (Dalam bahasa daerah Tapsel/Batak seringkali menambah akhiran an diakhir kalimat.) Hingga terjadilah kata padangsidimpuan.

Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengiriman pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai. Lokasi ini dipilih karena letaknya strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan juga berkembang(sekarang kita kenal dengan nama Sitamiang) termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan Government Sumatras West Kust berkedudukan di Padang.

Dan tahun 1838 dibentuk dan Asisten Residennya berkedudukan di Padangsidimpuan. Setelah terbentuknya Residentie Tapanuli melalui Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1842. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli. Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal.

Catatan :
Dicopy dari kegagalanadalahkuncikeberhasilan.blogspot.com dan diedit kembali oleh Kantor Infokom Tapsel